Batam -DK] Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan pentingnya peran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah, termasuk Kepulauan Riau.
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono usai menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Batam, Senin (29/6/2026).
Dalam pelantikan itu, kepengurusan baru DPD HKTI Kepri periode 2026–2031 resmi dipimpin oleh Nyanyang Haris Pratamura.
Menurut Sudaryono, keberadaan HKTI harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani di lapangan. Dengan peran tersebut, berbagai program strategis di sektor pertanian diharapkan dapat berjalan optimal dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Khusus di Kepulauan Riau, organisasi ini harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan, tantangan ketahanan pangan ke depan membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen, termasuk organisasi petani, pemerintah daerah, hingga kementerian teknis.
Menurut dia, HKTI memiliki posisi strategis untuk mempercepat implementasi kebijakan pertanian sekaligus memastikan aspirasi petani tersampaikan hingga ke tingkat pusat.
Anggaran Negara Harus Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
Sudaryono menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Fokus utama diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor prioritas yang menjadi perhatian pemerintah, kata dia, meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional.
Menurut Sudaryono, sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi salah satu tulang punggung penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Karena itu, dukungan terhadap petani harus diperkuat melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Ia mengatakan, berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan jaringan irigasi, hingga peningkatan produktivitas lahan pertanian menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah ingin setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat,” kata Sudaryono.
HKTI Diminta Aktif Menyerap Aspirasi Petani
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah.
Ia membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat, petani, dan Kementerian Pertanian agar berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui lebih cepat dan segera dicarikan solusi.
Menurut dia, HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi formal, melainkan harus hadir sebagai organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani.
“Kami ingin persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya. HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani,” ujarnya.
Sudaryono juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
Salah satu strategi yang saat ini terus diperkuat adalah optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada, disertai pembukaan lahan baru di sejumlah wilayah potensial.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.
HKTI Kepri Fokus Kembangkan Komoditas Strategis Pendukung Program MBG
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan kepengurusan baru periode 2026–2031 akan fokus mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Nyanyang, meskipun Kepulauan Riau dikenal sebagai wilayah kepulauan, daerah tersebut tetap memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian.
Ia menilai, pembangunan pertanian di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama dalam hal distribusi, logistik, dan efisiensi rantai pasok.
Nyanyang menyebut sejumlah komoditas strategis akan menjadi fokus pengembangan, terutama komoditas yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komoditas tersebut meliputi sayur-mayur, telur, ayam, dan berbagai hasil hortikultura lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura. Semua program tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program ketahanan pangan lainnya,” kata Nyanyang.
Tantangan Pertanian Kepri Tidak Hanya Soal Produksi
Nyanyang menilai tantangan sektor pertanian di Kepulauan Riau tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi.
Menurut dia, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius agar sektor pertanian di daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi petani antara lain ketersediaan pupuk, akses pasar hasil pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani agar semakin mandiri dan berdaya saing.
Selain itu, tantangan geografis sebagai daerah kepulauan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efisiensi distribusi hasil pertanian.
Karena itu, HKTI Kepri berkomitmen hadir sebagai mitra strategis petani melalui pendampingan, advokasi, dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“HKTI berperan sebagai penghubung. Kami menyerap aspirasi dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah pusat, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar dapat diterapkan dengan baik di daerah,” ujarnya.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian daerah.
Organisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang.
