Detikinewsinfo.com] Pagi itu, langit Batam tak begitu terang.
Dari kejauhan, suara alat berat terdengar seperti gemuruh yang datang perlahan — menggantikan kicau burung dan doa subuh yang baru usai.
Di tepi jalan utama, seorang lelaki berdiri mematung, memandangi bangunan yang selama dua dekade menjadi rumah kebanggaan keluarganya.
Namanya Megat Rurry Afriansyah.
Dan di depan matanya, Hotel Purajaya simbol kecil marwah Melayu di tengah hiruk-pikuk Batam dirobohkan oleh kekuasaan yang datang dengan surat resmi, palu perintah, dan kawalan berseragam.
“Saya sempat tanya: kenapa harus secepat ini?
Mereka bilang, ini sudah perintah. Tidak ada yang bisa ditunda,”kata Rurry dengan nada tenang, tapi matanya masih menyimpan luka yang dalam.
Rumah yang Dihancurkan, Marwah yang Dilanggar
Bagi keluarga Megat, Purajaya bukan sekadar hotel.
Ia dibangun dengan tangan dan cita-cita ayahnya, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan untuk sang ibu.
Interiornya bergaya Melayu kayu ukir, warna keemasan, motif tanjak di dinding.
Semuanya dirancang dengan satu tujuan: menjaga identitas di tengah kota yang semakin asing bagi orang tempatan.
“Papa selalu bilang, ini bukan soal bisnis. Ini soal menjaga nama dan jati diri,”
ujar Rurry, mengenang ayahnya yang kini telah tiada.
Namun semua itu runtuh hanya dalam hitungan jam.
Surat dari BP Batam datang seperti vonis.
Tak ada ruang dialog, tak ada jeda untuk mencari solusi.
Bangunan yang dibangun dengan izin resmi di masa lalu kini dianggap “melanggar ketentuan tata ruang.”
Ironinya, Rurry baru tahu tentang rencana pembongkaran itu dari petugas di lapangan, bukan dari surat pemberitahuan langsung.
Dari Pulau Bahasa ke Pulau Bisnis
Sejak awal, Batam adalah tanah eksperimen.
Pulau ini diatur bukan seperti daerah biasa, melainkan di bawah kuasa Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) lembaga pusat yang memegang kendali atas tanah, izin, dan investasi.
Di atas kertas, lembaga ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan.
Tapi di lapangan, warga menilai BP Batam seperti negara dalam negara: memiliki hukum, otoritas, bahkan tafsir sendiri atas keadilan.
Kasus Purajaya hanyalah satu dari deretan panjang konflik antara warga tempatan dan otoritas.
Negeri yang Lupa Asalnya
Di atas panggung, pejabat sering berpidato tentang nasionalisme.
Tentang cinta budaya, tentang melestarikan bahasa Indonesia.
Tapi di lapangan, tanah tempat bahasa itu lahir justru jadi korban pertama modernisasi yang buta arah.
Pulau Penyengat tempat Raja Ali Haji menulis Gurindam Dua Belas kini hanya jadi destinasi wisata yang dikunjungi sesekali.
Bahasa yang lahir dari sana, bahasa yang menjadi “bahasa persatuan”, kini digunakan untuk menulis surat penggusuran, perintah pembongkaran, dan laporan proyek reklamasi.
“Lucu,” kata seorang akademisi di Tanjungpinang.
“Bangsa ini lupa bahwa bahasa Indonesia lahir dari lidah Melayu Riau-Lingga. Tapi di tempat asalnya, bahasa dan pemiliknya justru disingkirkan.”
Transformasi yang Jadi Transaksi
Dalam beberapa tahun terakhir, BP Batam aktif menggaungkan narasi “transformasi.”
Digitalisasi, investasi asing, green development jargon modern yang tampak gemerlap.
Namun di baliknya, ada realitas lain: transaksi lahan, spekulasi izin, dan tekanan terhadap masyarakat kecil.
Sumber internal di lingkungan pemerintahan daerah menyebut, banyak proyek yang digulirkan tanpa konsultasi berarti dengan masyarakat tempatan.
Bahkan beberapa di antaranya tumpang tindih dengan wilayah adat dan hunian lama.
“Purajaya itu kecil. Tapi yang mereka robohkan adalah simbol,”
ujar seorang aktivis sosial Batam.
“Mereka ingin tunjukkan bahwa tidak ada yang boleh berdiri tanpa izin mereka — termasuk anak Melayu di tanah sendiri.”
Dari Bahasa ke Nurani
Bahasa Indonesia adalah anugerah besar bangsa ini.
Tapi bahasa yang lahir dari hati kini dipakai untuk menyembunyikan kebijakan yang tak berperasaan.
Istilah “penataan kawasan” terdengar indah, tapi di lapangan berarti penggusuran.
Kata “investasi” dipuja, padahal sering berarti pengusiran pelan-pelan.
Seorang dosen budaya Melayu di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengatakan,
“Bahasa Melayu dulu lahir dari kejujuran, dari rasa malu kepada Tuhan.
Sekarang, bahasa itu kehilangan makna karena kekuasaan sudah kehilangan rasa malu.”
Kepri: Negeri yang Dihapus dari Peta Hati
Riau Daratan kini jadi pusat perhatian nasional karena minyak dan industri.
Sementara Kepulauan Riau, tempat bahasa lahir, makin tenggelam dalam bayang proyek.
Padahal di laut dan pantai-pantainya, bangsa ini pertama kali belajar bicara dengan sopan dan berpikir dengan adab.
Kini, orang tempatan hidup dalam paradoks:
mereka tinggal di tanah leluhur, tapi harus meminta izin dari otoritas yang bahkan tak lahir di sana.
Purajaya: Luka yang Bisa Menjadi Gerakan
Purajaya memang telah rata dengan tanah.
Tapi kisahnya kini menyebar, menjadi percakapan baru di warung kopi, di kampus, di komunitas budaya.
Banyak yang menilai, ini bukan sekadar persoalan satu bangunan melainkan simbol perlawanan kultural terhadap kekuasaan yang tak tahu asalnya.
“Bangunan bisa dirobohkan,” kata Rurry,
“tapi maknanya tidak bisa dimatikan.
Purajaya akan tetap hidup, selama masih ada orang yang percaya bahwa marwah tidak bisa dibeli dengan izin.”
Bahasa yang Menagih Kejujuran
Dari Penyengat ke Batam, dari Gurindam ke surat penggusuran,
perjalanan bangsa ini seperti lingkaran yang patah arah.
Bahasa yang dulu mempersatukan kini menagih satu hal sederhana: kejujuran.
Jika negara terus menindas tanah asal bahasanya,maka cepat atau lambat, bahasa itu sendiri akan kehilangan maknanya.
Dan bangsa ini, tanpa sadar, sedang merobohkan rumahnya sendiri
bukan dengan alat berat, tapi dengan kebohongan yang dibiarkan.
