Melayu Hanya Sebatas Pelengkap dalam Rumahnya Sendiri
Detikinewsinfo.com] Dua dekade lebih sudah berlalu sejak Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi berdiri pada 24 September 2002. Ia lahir bukan sekadar dari keputusan administratif, melainkan dari semangat kolektif masyarakat kepulauan yang mendambakan otonomi dan keadilan pembangunan.
Namun kini, dua puluh tiga tahun setelah pemekaran itu disahkan, cita-cita mulia itu terasa semakin jauh dari kenyataan. Provinsi yang dibangun atas dasar idealisme dan perjuangan kultural justru kini tampak kehilangan arah. Api semangat yang dulu menyala kini meredup di bawah abu kekuasaan.
Cita-Cita yang Mulai Dilupakan
Provinsi Kepri dulu diperjuangkan sebagai rumah besar bagi masyarakat pulau-pulau yang selama bertahun-tahun merasa termarjinalkan oleh pusat kekuasaan di daratan Riau. Para tokoh dan budayawan tempatan memperjuangkan agar identitas Melayu kepulauan tidak tenggelam dalam arus ekonomi dan politik yang timpang.
Namun, apa yang kini terjadi justru sebaliknya. Pemerintahan daerah yang seharusnya menjadi penjaga cita-cita itu kini sibuk dengan urusan politik, transaksi kekuasaan, dan proyek-proyek seremonial. Budaya Melayu yang dulu menjadi roh perjuangan kini direduksi menjadi ornamen seremoni tampil megah di panggung, tapi hampa dalam kebijakan.
Bila dulu perjuangan Kepri didorong oleh semangat kemandirian dan penghormatan terhadap akar budaya, maka kini yang tersisa hanyalah kemasan. Melayu dijadikan simbol, bukan substansi. Identitas tempatan dihadirkan untuk menambah legitimasi politik, bukan sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Pejabat Zaman Now dan “Lupa Sejarah”
Kenyataan pahit ini tak bisa dipisahkan dari perilaku sebagian pejabat zaman sekarang. Banyak yang menikmati fasilitas dan kekuasaan dari hasil perjuangan generasi sebelumnya, tapi lupa siapa yang menanamkan pondasi itu.
Alih-alih menjaga marwah perjuangan, mereka sibuk menata kepentingan politik pribadi. Alih-alih menyejahterakan masyarakat kepulauan, mereka malah menumpuk kuasa di tangan segelintir orang. Dalam ruang-ruang kebijakan strategis, suara Melayu kian samar.
Padahal, semangat awal pembentukan Kepri bukanlah perebutan sumber daya, melainkan perjuangan martabat. Tapi kini, justru sumber daya itulah yang diperebutkan. Dari tanah, laut, hingga ruang udara semua dikomodifikasi. Yang tertinggal hanyalah masyarakat yang dulu menjadi ujung tombak perjuangan: masyarakat Melayu tempatan.
Melayu Sebagai “Pelengkap”
Istilah pelengkap terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat menyakitkan.
Melayu kini seolah hanya diberi ruang dalam bentuk simbolis: pakaian adat di panggung peresmian, tari zapin di acara pemerintahan, dan pantun yang dibacakan di sela-sela rapat. Tapi di balik itu, keputusan besar dan kebijakan strategis diambil tanpa mendengar suara masyarakat tempatan.
Lebih parah lagi, sebagian elite menggunakan budaya Melayu sebagai alat citra bukan landasan moral atau arah pembangunan. Identitas lokal dikomodifikasi untuk kepentingan politik, sementara pemilik asli budaya itu justru kian tersisih.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Kepri akan kehilangan rohnya. Ia akan menjadi provinsi tanpa jiwa, pembangunan tanpa arah, dan kemajuan tanpa akar.
Seruan Moral dan Politik
Kita perlu jujur pada sejarah.
Kepri lahir bukan karena kemurahan hati pusat, tapi karena perjuangan panjang masyarakat kepulauan. Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah daerah hari ini mengembalikan semangat itu ke tempatnya semula.
Beberapa hal mendesak yang harus dilakukan, Kembalikan roh perjuangan Kepri yaitu kesejahteraan rakyat dan penghormatan terhadap identitas lokal,
Integrasikan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam kebijakan publik: pendidikan, tata ruang, ekonomi, dan pariwisata,
Bangun regenerasi kepemimpinan Melayu yang berpijak pada budaya, bukan sekadar garis politik,
Dorong masyarakat sipil, budayawan, dan akademisi untuk menjadi penjaga narasi sejarah agar cita-cita itu tak padam.
Membangun Kepri berarti membangun manusia dan martabatnya. Bukan sekadar membangun gedung, pelabuhan, atau jembatan.
Berdiri Tegak di Tanah Leluhur
Kita mesti ingat, Kepri bukan hadiah. Ia adalah hasil darah, keringat, dan air mata para pejuang yang menolak dilupakan.
Kini, ketika para pejabat sibuk berdebat soal proyek dan jabatan, pertanyaan paling penting justru ini: Masihkah Kepri berdiri di atas cita-cita pendirinya?
Jika jawabannya tidak, maka kita sedang kehilangan arah.
Dan bila marwah Melayu terus dibiarkan menjadi pelengkap, maka sejarah akan mencatat: generasi hari ini telah gagal menjaga warisan perjuangan leluhur.
Melayu bukan pelengkap. Melayu adalah rumahnya Kepri.
Dan rumah ini hanya akan tegak bila tuan rumahnya berani bangkit menegakkan kembali marwah, martabat, dan keadilan di tanah sendiri.
Tentang Penulis:
Megat Rury Afriansyah adalah Ketua Saudagar Rumpun Melayu (SRM) Kota Batam sayap utama Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau. Ia saat ini tengah memperjuangkan keadilan atas kasus perobohan hotel miliknya oleh kelompok mafia tanah yang diduga mendapat dukungan dari oknum pejabat Pemerintah Kota Batam.
