Batam(DK) – Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) mensinyalir adanya dugaan Mega korupsi di Pelabuhan Batu Ampar, terutama sejak proyek revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga utara yang gagal tahun 2022-2023. Kemudian proyek tersebut dilanjutkan oleh PT. Persero Batam melalui pembiayaan dari PT. Perusahaan Penjamin Aset (PPA).
“Ada indikasi kerugian negara yang sangat besar pada proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar mulai revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga yang menelan anggaran hampir Rp. 100 miliar. Proyek itu gagal dan harus dihentikan kontrak di bulan Mei 2023.” jelas Cak Ta’in kepada media, Rabu (29/5).
Menurut Cak Ta’in, pasca pemutusan kontrak proyek revitalisasi dari PT. Marinda Utamakarya Subur, proyek tersebut juga melibatkan dua perusahaan lainnya yakni PT. Duri Rejang Berseri dan PT. Indonesia Timur Raya. Awalnya proyek revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga itu bernilai Rp. 75 miliar – namun informasi yang berkembang telah terjadi pengucuran dana kembali hingga Rp. 104 miliar. Pada tahun 2022 itu juga BP Batam mengadakan STS Crane Corin dari Korea seharga Rp . 120 miliar yang ternyata rakitan, sehingga ukurannya tidak sesuai dengan rel crane yang sudah dipasang dan perlu dilakukan rekayasa ulang atau dibangun baru.
“Proyek revitalisasi itu sendiri dihentikan atau berhenti pada Maret 2023, dan diputus kontrak pada 10 Mei 2023. Masalahnya proyek tersebut belum selesai. Yang artinya gagal.” jelasnya.
Cak Ta’in menjelaskan, seharusnya kondisi tersebut dilakukan evaluasi dan audit forensik sehingga permasalahan diketahui secara otentik untuk dilakukan tindakan yang diperlukan. Tapi itu tidak dilakukan, BP Batam justru menunjuk langsung PT. Persero Batam melalui perjanjian konsesi BOT pada bulan Agustus 2023.
Bermodal nota kerjasama tersebut, Persero Batam mengajukan pinjaman pembiayaan proyek senilai Rp. 2,1 Triliun, padahal berdasarkan paper work anak perusahaan PT. Pelindo terhadap potensi pengembangan pelabuhan hanya diperlukan antara Rp. 800-900 miliar. “Artinya ada selisih anggaran yang sangat besar di dalam perencanaan dan realisasi nantinya,” urai Cak Ta’in.
Lebih lanjut mantan dosen Unrika Batam itu menjelaskan, STS Crane yang seharusnya dipasang di dermaga utara akhirnya dipasang di dermaga selatan dengan membangun rel crane baru. “BP Batam sedang membangun proyek halu saat ini dari pengembangan pelabuhan tersebut,” tegasnya.
Diuraikan Cak Ta’in, Pelabuhan Batu ampar on condition hanya 350.000 Teus eq 200.000 box pertahun karena sebagai destination port, tanpa industri trade. Di mana cargo ke Batam sebagian besar adalah barang konsumsi bukan produktif, atau part yg melekat sebagai bagian dari kapal atau maintenance lain yg tidak di re-ekspor dalam material terpisah. Sehingga volume in jauh lebih besar dan out.
Industri yg mati juga menurunkan volume traffic batam.
“Maka pengembangan pelabuhan, termasuk pengadaan STS Crane tahun ini sebanyak 3 unit lagi akan sia-sia, itu proyek halu. Tanpa ada mobilisasi equipment dari daerah lain, pelabuhan Batu Ampar hanya akan membuat infrastruktur kosong. Persoalannya PT. Persero Batam bukan perusahaan end port user yang memiliki otoritas tersebut, kecuali PT. Pelindo.” paparnya.
Persoalan lainnya sesungguhnya adanya masalah teknis dermaga utara yang tidak sesuai spesifikasi saat pembangunan, yakni tiang pancang yang tidak sampai ke dasar laut. Kondisi itu dipaksakan oleh PT. Persero Batam dengan melakukan suntikan dan pengikatan terhadap tiang pancang yang ada. Kabarnya dari pinjaman dari PPA itu sudah dibelanjakan lebih dari Rp. 600-700 miliar.
“Apakah ada unsur korupsi di sana, belum bisa disimpulkan karena itu juga menjadi rananya penegak hukum, tapi potensinya sangat besar, apalagi kalau bicara kerugian keuangan negara. Kasat mata sudah nampak. Proyek ini semacam kue raksasa lezat yang bisa dibuat pesta. Kami sedang mendalami potensi korupsinya, dan sekedar mengingatkan pesta pasti akan berakhir,” tegas Cak Ta’in.(Team)
