Jakarta,detikinewsinfo.com – Dikabarkan pemberitaan media beredar di Kepulauan Riau (Kepri), Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) berharap pihak Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas. Atas dugaan proyek pemerintah yang mengunakan perusahaan Akim yang tidak memiliki izin secara legal. Kamis (13/07/2023)
Ketua PW SEMMI KEPRI Zainul Sofian menyampaikan, Kami mendukung pembangunan pemerintahan Kepri untuk memajukan sektor pembangunan berdampak terhadap kemajuan perekonomian di Kepri. Tetapi ada segelintir Oknum yang coba-coba bermain melawan kuhum di Indonesia,“ungkapnya.
Kelajutan, Sehingga tidak tutup kemungkinan menimbulkan dampak yang dianggap bisa merugikan Negara, adapun proyek pembangunan Gurindam 12 Kota Tanjungpinang yang mengunakan anggaran APBD Kepri. Dengan menelan anggaran fantastik, dan juga telah menjadi sorotan masyarakat Publik.
Diduga material tanah sebagai bahan penimbunan proyek Gurindam 12 saat ini yang dikerok oleh pihak kontraktor, meguat dugaan yang di indikasikan tidak mengantongi izin, ” Ucapnya
“Ketua Zainul Sofian menegaskan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) atau pihak berwenang melakukan tindakan tegas terkait persoalan ini, “Secara Jelas.
Adapun pengerukan tanah yang dilakukan oleh kontraktor pihak Akim, di wilayah Pelabuhan Tanjung Kuku Kabupaten Bintan ini harus di tindak, kerena kuat dugaan tidak melengkapi perizinan.
Jangan sampai terjadi pembiaran oleh pihak penegakan hukum, dan jangan sampai hukum tumpul Ke atas tajam kebawah,” Jika ada pihak APH terlibat dalam proyek tersebut, maka kami akan laporkan tindakan menyalahi fungsional Jabatan”.tutup Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian.(Red)
